BANDUNG — Banyak keluarga bukan tidak membutuhkan beasiswa, melainkan tidak mengetahui bagaimana bantuan pendidikan itu diperoleh. Ketidakjelasan informasi mengenai persyaratan, tahapan pendaftaran, verifikasi hingga penetapan penerima dapat membuat siswa yang sebenarnya memenuhi kriteria kehilangan kesempatan.
Persoalan itu disoroti Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, dalam agenda reses bersama masyarakat di RW 05, Kelurahan Cipadung, Kota Bandung, Sabtu, 25 Juli 2026.
Dalam pertemuan dengan warga, pembahasan bantuan pendidikan tidak hanya menyangkut jumlah penerima atau besarnya anggaran. Hal yang dinilai mendesak adalah memastikan masyarakat memahami alur untuk memperoleh beasiswa sejak awal.
Habib mengatakan informasi mengenai program beasiswa harus menjawab pertanyaan sederhana yang dibutuhkan orang tua: siapa yang dapat mengajukan, apa persyaratannya, kapan pendaftaran dibuka, dokumen apa yang diperlukan, bagaimana proses verifikasi dilakukan, dan kapan hasilnya diumumkan.
“Jangan sampai masyarakat baru mengetahui adanya beasiswa ketika pendaftarannya sudah ditutup. Informasi tahapan adalah bagian dari pelayanan pendidikan, bukan sekadar pelengkap administrasi,” ujar Habib.
Menurut dia, sekolah memiliki posisi strategis untuk memastikan informasi tersebut diterima orang tua secara utuh. Sosialisasi juga tidak cukup dilakukan melalui pengumuman formal, tetapi perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menjelaskan setiap tahapan secara konkret.
Habib menilai transparansi tahapan juga penting untuk mencegah munculnya informasi yang simpang siur. Masyarakat perlu mengetahui sumber informasi resmi, batas waktu pengajuan, proses seleksi, serta mekanisme apabila terdapat kekeliruan dalam data atau hasil verifikasi.
“Masyarakat harus tahu bukan hanya bahwa ada bantuan, tetapi bagaimana cara mengikutinya dari tahap pertama sampai keputusan akhir. Tanpa informasi yang lengkap, program yang baik bisa gagal menjangkau orang yang tepat,” katanya.
Ia mendorong pemerintah dan satuan pendidikan membuat informasi beasiswa dalam format yang sederhana dan mudah disebarkan, termasuk melalui sekolah, lingkungan masyarakat, serta kanal informasi resmi pemerintah.
Aspirasi warga Cipadung mengenai transparansi informasi dan tahapan program beasiswa akan menjadi bahan bagi Habib dalam menjalankan fungsi pengawasan di Komisi X DPR RI.
“Setiap anak yang berhak memperoleh bantuan harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui dan mengikuti prosesnya. Negara tidak cukup hanya menyediakan beasiswa; negara juga wajib memastikan masyarakat tahu bagaimana mendapatkannya,” ujar Habib.
